Awal Pemerintahan Saudara Tua di Indonesia

1.  Awal Pemerintahan Saudara Tua Di Indonesia

Sejak pengeboman Pearl Harbour oleh angkatan udara Jepang pada 8Desember 1941, serangan terus dilancarkan ke angkatan laut Amerika Serikatdi Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak dapat dikendalikandan pasukan itu berturut-turut menghancurkan basis militer Amerika. Selainitu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebutbertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang,seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak diIndonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama PerangPasifik.

Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Jepang kemudianmenyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaandengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa (Februari 1942). Setelah daerah-daerah diluar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanahJawa sebagai pusat pemerintahanHindia Belanda.

Dalam upaya menguasai Jawa, telah terjadi pertempuran di Laut Jawa, yaituantara tentara Jepang dengan Angkatan Laut Belanda di bawah Laksamana Karel Doorman.  Tetapi Belanda dan Laksamana Karel Doorman gagal . Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat diJawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di tiga tempat,yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri. Kemudian pendaratandi Eretan Wetan-Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonishoridan lalu pendaratan disekitar Bojonegoro dikoordinir oleh Mayjen Tsuchihash.

Untuk menghadapipasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkandiri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDACOM dan sebagainya . Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawadengan jumlah yang sangat besar, sehingga pasukan Belanda tidak mampumemberikan perlawanan. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang.Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg(Bogor). Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tanganJepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten atas namakomandan pasukan Belanda/Sekutu menandatangani penyerahan tidakbersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura Penandatangananini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Gubernur Jenderal Tjarda ditawan. Namun Belanda segeramendirikan pemerintahanpelarian (exile government) di Australia di bawahpimpinan H.J. Van Mook.

Sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah baru yangdimaksud adalah Indonesia. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Di samping itu, juga terdorong oleh ajaran yang berkaitan dengan Shintoisme, khususnya tentang Hakkoichiu, yakni ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab. Ajaran Hakko ichiu diperkuat oleh keterangan antropolog yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun.

     2.    Propaganda “ Saudara Tua “ dan Pan Asia

Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan balatentara Jepang karena menganggap akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Namun dalam kenyataannya, Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya untuk menjajah Indonesia. Hakko Ichiu berarti kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran tersebut telah memberi motivasi bangsa dan pemerintah Jepang untuk membangun masyarakat dunia di bawah kendali Jepang. Semangat tersebut diaktualisasikan dalam bentuk melancarkan semangat imperialisme dan ekspansi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda-propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan Lagu Indonesia Raya, di samping Lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang Hinomaru. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang Ramalan Joyoboyo yang berbunyi “Jago wiring kuning cebol kepalang soko wetan”. Menurut Joyoboyo dalam buku ”Jangka Joyoboyo” atau Ramalan Joyoboyo. Pulau Jawa akan kedatangan orang-orang  berkulit kuning, yang akan menguasainya dalam jangka waktu seumur jagung. Sesudah itu Jawa akan merdeka.

Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang dan Indonesia sama. Jepangmelancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji, menarik simpati organisasi Islam, melancarkan politik dumping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A” yaitu "Jepang Pemimpin Asia", "Jepang Pelindung Asia" dan "Jepang Cahaya Asia".

a.       Propaganda Gerakan Tiga A (Pan Asia)

Jepang medirikan Gerakan Tiga A pada tanggal 29 April 1942, bertepatan dengan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran (Tencosetsu) Kaisar Hirohito. Pendiri gerakan ini ialah Hitoshi Simizu, Kepala Sandenbu- Departemen Propaganda Pemerintahan Militer Jepang. Semboyan dan semangat Gerakan Tiga A itu adalah “Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”. Dengan melalui surat kabar, selebaran, dan siaran radio, sehingga dengan cepat terdengar di kalangan rakyat.

Tujuan dari Gerakan Tiga A adalah untuk meyakinkan rakyat Indonesia atas keputusan tentara Jepang yang tidak terkalahkan, dan meyakinkan pula atas jasa-jasa Jepang kepada rakyat Indonesia yang telah berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, dukungan penduduk adalah untuk kepentingan perang yang nantinya menjadi kepentingan Jepang.Untuk memimpin Gerakan Tiga A ini diangkat Mr. Samsudin, seorang Parindrist dari Jawa Barat. Barisan pemudanya di percayakan kepada Sukarjo Wirjopranoto, juga seorang Parisndrist.

Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh Jepang. Organisasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum pergerakan untuk menempa diri, mempertebal semangat. Sukardjo Wirjopranoto, pemimpin barisan pemuda Gerakan Tiga A, menggunakan kesempatan ini untuk menggembleng pemuda dengan semangat kebangsaan.Gerakan 3A meliputi berbagai bidang pendidikan. Karena secara formal bidang inilah yang dalam waktu singkat dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah yang cukup besar. Sekolah-sekolah berjalan menurut sistem pendidikan Jepang. Pada bulan Mei 1942, Gerakan Tiga A mendirikan Sasan A aeinen Kunrensyo (Pendidikan pemuda Tiga) di Jatinegara. Pemimpin dari pendidikan ini terdiri dari seorang Jepang dan Seorang Indonesia, yang keduanya adalah anggota Gerakan Tiga A. Pendidikan Gerakan Tiga A ini merupakan kursus kilat yang lamanya hanya setengah bulan, dan para pemuda kursus terdiri dari kaum remaja berusia 14-18 tahun.

Cara-cara pendidikan yang diberikan oleh Jepang cukup unik. Mulai pagi-pagi sekali harus sudah bangun tidur, lalu dilatih olahraga bersama-sama. Setelah itu baru bekerja sebagai tukang masak di dapur, tukang kebun, tukang sapu, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang duduk ataupun menganggur. Dan ketika hari sudah mulai siang, maka mereka akan mulai melakukan pendidikan olahraga yang terdiri dari gerak badan bermain Sumo, Jujitsu, adu perang, dan lain sebagainya. Terkadang para pemuda itu juga harus bekerja menggali tanah. Dalam segala hal sangat dipentingkan soal disiplin, sopan santun dan tata tertib dalam pekerjaan. Pada malam hari para pemuda belajar bahasa Jepang. Dengan jalan inilah orang berharap dapat membentuk pemuda yang bersemangat dan berjasa untuk masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya Gerakan Tiga A kurang begitu populer dikalangan rakyat, karena sangat berbau Jepang. Mohammad Hatta dalam Memoir menyatakan bahwa Gerakan Tiga A itu umum dibenci orang, lebih banyak menggolong daripada menolong dan untuk kaum intelektual yang telah bergerak dalam bidang politik Gerakan Tiga A dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaatnya dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka pada akhir tahun 1942 Gerakan Tiga A dibubarkan.

b.      Pengaruh Propaganda Gerakan Tiga A

Kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan. Berbagai tindakan pemerintahan bala tentara Jepang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia.

1)      Pemerasan Sumber Daya Alam

Cara-cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam atau bahan mentah guna kepentingan industri perang diantaranya:

·         Semua harta peninggalan Belanda di Indonesia di sita

·         Melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan

·         Melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar besaran

·         Tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan

·         Rakyat hanya boleh memiliki 40 % dari hasil panen, sedangkan yang 60 % harus diserahkan kepada Jepang

·         Rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas senjata dan mesin perang.

2)      Pemerasan Sumbar Daya Manusia

Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan:

·         Romusha

Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang (batu bara), pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”.

     3.    Pembentukan Pemerintahan Militer

Pada tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara jepang untuk melibatkan penduduk  dalam kemiliteran. Pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer :

a.       Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatera. Pusatnya di Bukittinggi.

b.      Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas(Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).

c.       Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar

Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16) yang bernama Letnan Jendral Kumakichi Harada. Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut:

a.       Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

b.      Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.

c.       Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat struktur Birokrasi pemerintahan Militer pada masa pendudukan Jepang dengan melihat tabel di bawah ini.

No.	Struktur	Pejabat
1.	Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.	Jenderal Hitoshi Imamura
2.	Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. Somobu (Departemen Dalam Negeri). Zaimubu (Departemen Keuangan). Sangvobu (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian. Kotsubu (Departemen Lalu Lintas). Shihobu (Departemen Kehakiman).	Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki
3.	Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi: Jawa Barat : pusatnya di Bandung. Jawa Tengah : pusatnya di Semarang. Jawa Timur : pusatnya di Surabaya. Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.	1.      Kolonel Matsui (Bandung) 2.      Letnan Kolonel Taga (Semarang)

Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.

Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi.Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunakan bahasa Jepang.

     4.    Pembentukan Pemerintahan Sipil

Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh penglima tentara Jepang di Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan terhadap jepang. Status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi.

a.      Stuktur Pemerintahan Sipil Jepang

Menurut UU No. 28 pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura ( kecuali Kochi Surakarta dan Kochi Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

·         Shu ( Karesidenan ), dipimpin oleh seorang shucokan

·         Syi ( Kotapraja ), dipimpin oleh seorang syico

·         Ken ( Kabupaten ), dipimpin oleh seorang kenco

·         Gun ( Kawedanan atau distrik ), dipimpin oleh seorang gunco

·         Son ( Kecamatan ), dipimpin oleh seorang sonco

·         Ku ( Kelurahan atau desa ), dipimpin oleh seorang kuco

Pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini,

1.     Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

2.     Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.

Dari penjelasan tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial vertikal dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi.